Program Jokowi  belum bisa dimasukkan dalam RAPBN 2015  

Setelah dilantik 20 Oktober, presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Jusuf Kalla masih harus menjalani anggaran yang disusun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui RAPBN 2015. Untuk menyusun program-program baru, Jokowi-JK baru bisa memasukkannya dalam RAPBN-P 2015.

 

Staf Khusus Presiden: Program Jokowi  belum bisa dimasukkan dalam RAPBN 2015
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta/Twitter SBY

 

Staf khusus kepresidenan bidang ekonomi, Firmanzah mengungkapkan untuk RAPBN 2015, pemerintahan saat ini yang paling berwenang menyusunnya. Pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2015 pun akan tetap dibacakan pada 16 Agustus 2014.

Hanya saja, kata Firmanzah, pemerintahan SBY juga akan melakukan koordinasi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Untuk RAPBN 2015, Presiden SBY dan Menteri Keuangan sampaikan akan hormati presiden terpilih sehingga RAPBN 2015 disusun berdasarkan baseline. Itu pokok-pokoknya sana,” kata Firmanzah seperti dilansir Kompas.com, Jumat (1/8).

Dengan hanya menetapkan anggaran berdasarkan kebutuhan rutin pemerintahan itu, ujarnya, SBY memberikan keluasan bagi presiden dan wakil presiden terpilih.

Apabila presiden dan wakil presiden terpilih ingin mengimplementasikan visi dan misinya, Firmanzah menuturkan hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada RAPBN-P 2015.

“Presiden berikutnya bisa melakukan penyesuaian dalam APBN, bisa dilakukan dengan perubahan APBN yang dipercepat,” katanya.

Sebelumnya, Firmanzah mengungkapkan sesuai Undang-undang Keuangan Negara, nota keuangan masih menjadi tanggung jawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Dan pembahasan dan penyusunan APBN di akhir masa jabatan, tetap menjadi tugas dan tanggungjawabnya (SBY),” ujar Firmanzah.

Karena hal itu, Presiden SBY akan tetap membacakan Nota Keuangan RAPBN 2015 meski pemerintahanan akan segera berakhir pada Oktober mendatang.

SBY tidak akan menunggu Putusan MK tentang sengketa Pilpres 2014 yang diadukan pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Adapun pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ketika KPU selesai melakukan proses rekapitulasi nasional pada 22 Juli. Meski mereka masih harus menunggu Putusan MK terkait sengketa yang diadukan rivalnya.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung sebelumnya juga menyebut pembacaan Pidato Kenegaraan Presiden SBY termasuk Nota Keuangan 2014 akan menunggu putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014. Chairul menyebut Presiden SBY perlu komunikasi dengan presiden terpilih dalam menetapkan RAPBN 2015 dan Nota Keuangan

 

1 Comment

Komentar spam, kami hapus. Terima kasih.