Segera kena pajak, jualan online di media sosial tak gratis lagi

Pajak jualan online di Kaskus, Facebook, Instagram, dan bebertapa jejaring sosial lain segera diberlakukan. Dengan demikian, Anda para pelaku bisnis online atau yang menggunakan media sosial sebagai lapak jualan, sudah harus siap ditagih oleh petugas pajak. Penegasan ini keluar setelah Direktorat Jenderal Pajak mengkaji aturan baru bagi pengguna yang menggunakan jejaring sosial untuk menawaran jasa atau produk.

Adapun media sosial yang tercakup ke dalam rencana aturan baru ini adalah Kaskus, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Dengan demikian, jika aturan ini disahkan maka para selebgram, kaskuser dan pelapak di Facebook akan dikenakan pajak untuk setiap barang yang mereka jual.

Potensi pendapatan bagi negara dari media sosial ternyata cukup besar, berdasarkan perhitungan yang disebutkan oleh Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Kemenkeu Yon Arsal, kegiatan jual beli di media sosial dapat memberikan kontribusi pemasukan baru bagi pemerintah sebesar Rp 15,6 triliun.

Wajib baca nih: Jenis-jenis pajak bisnis online

“Online marketplace, daily deals, penjualan langsung, dan para endorser merupakan subyek pajak jika mereka memiliki pemasukan yang mesti dilaporkan,” katanya seperti dikutip Bloomberg, Rabu (12/10/2016).

Munculnya rencana pungutan pajak bagi aktivitas bisnis di media sosial tak lepas dari tumbuh pesatnya fenomena penggunaan layanan jejaring sosial untuk menawarkan baik barang ataupun jasa.

Ragam barang yang dijual pun sangat bervariasi mulai dari gadget, perlengkapan rumah tangga, pakaian, spare part otomotif hingga makanan.

Di sektor jasa variasinya pun cukup berwarna, mulai dari jasa kurir, jasa desain, jasa perbaikan gadget, dan lain-lain termasuk tweet berbayar atau promosi berbayar (endores) melalui Twitter maupun Telegram. Semua aktivitas-aktivitas ini akan dikenai pajak jika aturan baru ini sudah diterapkan.

Sekarang ini pemerintah belum bisa menagih pajak ke para pelaku bisnis internet, mengingat adanya aturan bahwa subjek pajak harus memiliki minimal pemasukan Rp 4,8 miliar per tahun.

Jenis-jenis pajak jualan online

Masalah pajak untuk e-Commerce ini sebenaarnya sudah ditekankan sejak lama. Pada dua tahun lalu, Kementerian Keuangan sudah meminta bantuan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melacak transaksi dan penjualan online.

Hal itu sebagai tindak lanjut dari usaha penerapan peraturan perpajakan terkait e-Commerce. Peraturan perpajakan terkait e-Commerce itu sudah dituangkan ulang dalam SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce. “Ketentuannya adalah penegasan, bukan pengenaan baru,” kata Kepala Seksi Pajak Penghasilan Badan II, Kunto Laksito, dalam sebuah seminar dua tahun lalu.

Dalam SE-62/PJ/2013 membagi kegiatan e-Commerce dalam empat kegiatan besar, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals dan Online Retail. Online Marketplace adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat online Marketplace Merchant menjual barang atau jasa. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara, merchant dan pembeli.

Classified Ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang content barang dan atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara Classified Ads. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara, pengiklan dan pengguna iklan.

Daily Deals adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa situs Daily Deals sebagai tempat Daily Deals Merchant menjual barang atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara, merchant dan pembeli.

Online Retail adalah kegiatan menjual barang dan atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situs Online Retail. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara yang sekaligus berperan sebagai merchant dan pihak lainnya adalah pembeli.

“Dalam kegiatan Online Marketplace, terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu, penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara,” ungkap Kunto.

“Dalam kegiatan Classified Ads, terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis penyediaan tempat dan atau waktu untuk memajang content barang dan atau jasa,” lanjut Kunto.

“Dalam kegiatan Daily Deals, terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis jasa penyediaan tempat dan atau waktu, penjualan barang dan atau jasa, serta dalam proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant oleh penyelenggara,” papar Kunto.

“Dan dalam kegiatan Online Retail terdapat kewajiban PPh dan PPN dalam proses bisnis penjualan barang dan atau jasa,” imbuh Kunto.

Khusus untuk pelaku e-Commerce yang memiliki perederan usaha tidak lebih dari 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dapat menggunakan fasilitas PP Nomor 46/2013 yaitu menghitung PPH atas transaksi e- Commerce dengan menggunakan tarif tunggal yaitu 1% x Dasar Pengenaan Pajak.

Kunto mengharapkan agar para pelaku e-commerce dapat mensosialisasikan kewajiban perpajakan ini kepada para netizen dan rekan-rekannya. “Syukur-syukur dalam website para pelaku e-commerce ini ada remindernya apakah transaksi Anda sudah bayar pajak,” ajak Kunto.

2 Comments

  1. Katanya Pemimpin pro rakyat …..eh bikin rakyatnya tambah sekarat…..katanya pemimpin pro wong cilik …eh bikin rakyat mendelik…..katanya pemimpin amanah…..lah bikin rakyatnya buat makan menjual tanah……kata pemimpin adil…..lah malah bikin rakyatnya jadi kerdil…..piye jal

  2. kelihatan sekali yang komen diatas ini susah untuk diajak maju. Anda pikir negara mau maju pungut pajaknya hanya dari orang yg kaya aja?? trus orang kecil tinggal menikmati gitu?

Komentar spam, kami hapus. Terima kasih.